SPREISHOP - Meski begitu, Satrio menilai IPO badan usaha milik negara rawan
campur tangan politik. Kondisi itu pernah terjadi saat IPO PT Krakatau
Steel Tbk pada 2010. Akibatnya, pelaku pasar kurang merespons positif
peluncuran saham BUMN tersebut.
Kementerian BUMN saat ini sedang mempersiapkan tiga perusahaan
pelat merah sektor perkebunan untuk melakukan IPO. Ketiga perusahaan itu
adalah PTPN III (Persero), IV, dan VII. Ketiga PTPN tersebut sama-sama
mengelola kelapa sawit.
Menurut Satrio, walaupun saat ini persaingan di pasar minyak
sawit mentah (CPO) sangat ketat, beberapa emiten besar, seperti PT Astra
Agro Lestari dan PT Sampoerna Agro Tbk, sudah menguasai pasar. Namun
PTPN diyakini memiliki daya saing dan pangsa pasar tersendiri. "Tinggal
dilihat nilai kapitalisasi, tapi paling enggak PTPN menang di valuasi
harga tanah," katanya.
Menanggapi upaya IPO oleh PTPN yang sempat batal pada 2009,
Satrio mengatakan salah satu faktornya adalah harga CPO saat itu sedang
terpuruk. Tahun depan, jika IPO jadi direalisasi, dia menilai akan lebih
baik dilakukan sebelum pemilu. Sebab, dalam catatannya, sejak 2002,
setiap menjelang pemilu, harga saham menunjukkan kenaikan. "Jika
dilakukan sesudah pemilujustru akan terjadi anti-klimaks," ujarnya.
Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Muhamad Zamkhani, mengatakan
pemerintah bersama manajemen perusahaan saat ini sedang melakukan
pembahasan intensif untuk mempersiapkan IPO ketiga PTPN tersebut.
Menurut dia, meskipun dipersiapkan untuk melakukan IPO, ketiga
perusahaan itu belum tentu diusulkan ke komite privatisasi. Sebab,
hingga saat ini pemerintah belum membuat keputusan resmi soal rencana
IPO ketiganya. "Pemerintah mempertimbangkan enam faktor sebelum memilih
perusahaan yang diusulkan ke komite privatisasi," ujarnya.
Enam pertimbangan itu, kata Zamkhani, antara lain daya tarik
industrinya, kebutuhan dana yang diperlukan, rencana penggunaan dana,
prospek setelah IPO, masalah yang sedang dihadapi perusahaan dan
kesiapan internal sistem, sumber daya manusia, serta permasalahan
legalitas.
Wacana melakukan IPO untuk BUMN perkebunan memang bukan hal baru.
Sejak 2009, wacana tersebut telah mengemuka, tapi akhirnya gagal.
Ketika itu, IPO dibatalkan karena menunggu pembentukan induk usaha
(holding) BUMN perkebunan.
Namun, kini, lantaran holding belum juga terbentuk, kata
Zamkhani, akhirnya pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan IPO
tanpa pembentukan holding terlebih dulu. "Berhubung holding belum ada
keputusan, maka diputuskan kalau tetap IPO," katanya.Tahun lalu Komite
Privatisasi menolak rencana IPO oleh PT Pegadaian (Persero) dan PT Pos
Indonesia (Persero).
Title : Pasar Respons Positif IPO BUMN Perkebunan
Description : SPREISHOP - Meski begitu, Satrio menilai IPO badan usaha milik negara rawan campur tangan politik. Kondisi itu pernah terjadi saat IPO PT ...